Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya jumlah deforestasi di Indonesia. Riset lembaga Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektare hutan gundul sepanjang 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Luas penebangan hutan itu setara dengan sekitar enam kali negara Singapura atau hampir tujuh kali Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, berkata deforestasi dipicu oleh rangkaian kebijakan pemerintah, dari izin konsensi tambang, perkebunan sawit, kayu, hingga program strategis nasional (PSN) seperti lumbung pangan (food estate).

"Deforestasi terjadi secara terencana [planned deforestation], lewat program-program pemerintah. Itu mengambarkan ketidakpedulian pemerintahan Prabowo pada lingkungan," kata Timer ke wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau.

Hasilnya kata Timer, Indonesia berpotensi menjadi "juara deforestasi tropis sedunia pada tahun 2025", mengalahkan penggundulan di Amazon, Brasil, yang mengalami tren penurunan.

Iklan

Sumber gambar, Sutanta Aditya/NurPhoto via Getty Images

Keterangan gambar, Seorang aktivis dari organisasi lingkungan menunjukkan spanduk protes untuk memperingati Hari Bumi di sepanjang jalan pusat Kota Medan, Sumatra Utara.

Berbanding terbalik, pemerintah mengklaim angka deforestasi mengalami penurunan, dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare (hingga per September 2025).

Kementerian Kehutanan menjelaskan, disparitas angka itu dipengaruhi oleh perbedaan definisi, metodologi, dan skala pemetaan dalam menghitung deforestasi.

"Namun secara substansi, keduanya menunjukkan arah yang sama, yaitu adanya tekanan terhadap hutan yang perlu kita respons bersama secara serius dan terukur berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.