Saat Prabowo Lempar Sinyal Kurangi Anggaran TNI-Polri demi Atasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan dan polisi saat menghadiri acara Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Mulanya, Prabowo menyorot soal penghematan anggaran demi menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo, dalam pidatonya.

Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di acara itu, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca juga: Prabowo Buka Kemungkinan Pangkas Anggaran TNI-Polri untuk atasi Kemiskinan

Jajaran TNI-Polri yang hadir pun terdengar menyatakan kesiapan saat Prabowo tanya apakah rela jika dikurangi anggarannya.

"Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.

"Kalau ada yang macam-macam, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Naikkan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Anggaran TNI-Polri Dipotong Rp 20,5 Triliun

APBN untuk rakyat

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI tersebut sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN.

"Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," kata Dave saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).

Menurut dia, efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal.

 

Baca juga: Akhiri Drama, Saatnya Penegak Hukum Bekerja

 

"Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara," imbuh dia.

Sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave berpandangan, jika ada pemangkasan anggaran di sektor pertahanan perlu dilakukan secara terukur serta perencanaan matang.

Politikus Partai Golkar ini juga menilai, hal tersebut harus mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang terus berkembang.

Baca juga: Menyoal Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak

Sebab, menurut Dave, sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

Batas akses KARIN

Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.

Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya 

Khusus Member

Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member

Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

Sumber